Belasan Caleg Gagal Stres, Ada yang Tanam Pisang di Lapangan Bola

Belasan Caleg Gagal Stres, Ada yang Tanam Pisang di Lapangan Bola
Direktur RSUD dan Kadinkes Nunukan Membantah

Lika-liku perebutan kursi tetap menarik diikuti bukan hanya pra pemilihan, namun juga pasca hari penentuan. Di Nunukan, tak kurang dari 15 calon legislatif (caleg) yang gagal disebut-sebut stres. Mereka dikabarkan sempat dibawa ke RSUD Tarakan.

BERTAMBAHNYA jumlah parpol dan jumlah caleg dalam setiap parpol dalam pemilu 2009 tak urung membuat para calon tergiur dan berlomba untuk menang. Ditambah dengan sejumlah peraturan baru yang menentukan suara terbanyak untuk penentuan jawara. Di Nunukan, ada 25 parpol peserta pemilu 2009. Hampir seluruh parpol, terlebih parpol ’besar’ memenuhi semua kuota caleg yang ditentukan sebanyak 12 orang. Dari KPU Nunukan diketahui, ada 359 caleg yang memperebutkan 25 kursi empuk di gedung wah dan megah DPRD Nunukan. Dari jumlah ini, 178 caleg diantaranya masuk dalam daerah pemilihan (dapil) I Kecamatan Nunukan yang akan memperebutkan 10 kursi. Sudah jelas, ada 168 caleg tersingkir. Kemudian ada 91 caleg di dapil II Kecamtan Sebatik dan Sebatik Barat yang akan memperebutkan 7 kursi, yang berarti, 84 caleg kalah. Terakhir, ada 90 caleg di dapil III Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan yang akan memperebutkan 8 kursi di DPRD Nunukan. Sebanyak 82 caleg diantaranya terdepak. Itu artinya, dari keseluruhan jumlah caleg, ada 334 caleg yang kalah dan tidak menutup kemungkinan ada caleg yang stres, seperti di daerah lainnya. Terlebih lagi, jika caleg tersebut telah mengeluarkan dana kampanye, tenaga dan pikiran yang cukup banyak.
Tambah stres lagi, jika massanya terbukti ’mengkhianati’ sang caleg yang telah memberikan, apapun yang bisa diberikan, untuk menarik perhatian massa dan mengusungnya menjadi anggota DPRD. Di Nunukan, beredar isu ada caleg kalah yang kecewa dengan massanya dan menanami lapangan bola miliknya, yang biasa digunakan warga sekitar main bola, dengan pohon pisang. Di Sebatik, juga ada isu caleg yang langsung drop dan sakit, saat mengetahui perolehan suaranya tak cukup mengantarnya ke gedung DPRD. Kabarnya, setelah mendatangi Puskesmas Sebatik, langsung dirujuk ke RS Tawau Malaysia untuk pengobatan lebih lanjut.
Ditanya mengenai caleg stres yang dirujuk ke RUSD Tarakan ini, Kadinkes Nunukan H Trisno Hadi membantah hal tersebut. ”Saya baru dengar berita ini. Tidak ada juga informasi dari RSUD Nunukan. Biasanya ada saja laporan dari RSUD, tapi sampai saat ini belum ada,” ungkapnya, saat dikonfirmasi melalui ponsel kemarin. Ia menyarankan, para caleg yang kalah suara di Pileg 2009 tidak patah semangat untuk berkarya, karena masih ada potensi lain yang bisa dikembangkan. Menjadi caleg memang harus siap dan kalah dengan segala kemungkinan yang ada. ”Sudahlah, apa yang ada diterima saja, tatap masa depan, agar tak mengganggu psikologis dan pikiran. Kalau banyak berpikir, harus dibarengi dengan istirahat cukup,” ujarnya. Senada dengan Kadinkes Trisno Hadi, Direktur RSUD Nunukan Andi Akhmad juga membantah hal tersebut. ”Belum ada caleg stres ke RSUD. Kalaupun harus ke Tarakan, biasanya ada rujukan dari RSUD Nunukan dulu,” tambahnya. Meskipun demikian, RSUD memang menyiapkan ruangan untuk orang-orang stres, tak terkecuali caleg stres. ”Ada ruangan yang nyaman untuk mereka. Kalau sampai mengamuk, ada ruang isolasi. Gampanglah, masih banyak ruangan RSUD yang kosong bisa digunakan. Kita siap,” tandasnya. (dew)

Rapat Pleno KPU Diundur

Rapat Pleno KPU Diundur
Human Error di Berita Acara Perlambat Rekap

Catatanku di Pemilu 2009 NUNUKAN - Sudah bisa ditebak, proses rekap penghitungan suara di tingkat PPK Nunukan yang sampai hari ini belum rampung, mengakibatkan perubahan jadwal dan rapat pleno KPU yang seharusnya digelar kemarin, diputuskan diundur. Dari pantauan koran ini sekitar pukul 15.00 Wita kemarin, rekap penghitungan suara di tingkat PPK Nunukan memang belum rampung. Dari 5 kelurahan dan 3 desa di Kecamatan Nunukan, tinggal Kelurahan Nunukan Timur yang terdiri dari 21 TPS masih dalam proses rekap. Belum lagi, rekap penghitungan suara untuk anggota DPD, DPR Provinsi Kaltim dan DPR-RI. Padahal, PPK lainnya seperti PPK Sebuku, Sembakung, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan yang termasuk dalam daerah pemilihan (dapil) III dan PPK Sebatik dan Sebatik Barat yang termasuk dapil II, telah menyelesaikan tugasnya. Dan Sabtu (18/4) kemarin, telah dilakukan rekap penghitungan suara di tingkat KPU untuk dapil II dan III ini. Yang terjadi kemudian, sekitar pukul 14.45 Wita kemarin, anggota KPU turun langsung ke PPK Nunukan untuk membantu proses rekap penghitungan suara. Dimulai dari rekap DPD untuk Kelurahan Nunukan Utara. Mereka pun menggunakan teras belakang Kantor PPK Nunukan, untuk melakukan proses penghitungan tersebut. Disaksikan oleh anggota Panwascam Nunukan dan dari pihak kepolisian. Saksi DPD pun sudah dihubungi dan dihimbau untuk menyaksikan rekap tersebut. “Ini tanggungjawab. Untuk DPD di TPS Nunukan Utara, Alhamdulillah 10 menit baru dua kotak suara. Kita berharap, target rekap di PPK selesai besok (Senin, 20/4) sore sampai malam selesai, Insya Allah,” ungkap Ketua KPU Nunukan M Sain, yang memantau langsung proses ini. Ditanya lebih lanjut, lagi-lagi ia mengatakan tak mau berandai-andai mengenai pelaksanaan pleno KPU. “Kalau sudah selesai semua, baru bisa pleno. Kalau selesai besok malem langsung pleno,” ujarnya, yang mengakui kejadian ini tak sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilu seharusnya. Dikatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Kaltim dan diberi arahan untuk membantu supervisi kepada tingkat PPK, menyelesaikan tahapan yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan. “Ada hal yang membuat mereka (PPK Nunukan) terlambat. Karena persoalan human error, seperti kesalahan pembuatan berita acara di tingkat KPPS,” jelasnya. Ia menilai, kemungkinan KPPS kelelahan dalam melakukan penginputan data karena bekerja terlalu larut, bahkan sampai pagi. ”Bukan karena penghitungan suara di PPK yang lambat, tapi karena memang ada human error di tingkat KPPS,” bantahnya.(dew)

Anak Perbatasan Pilih Bersekolah di Sarawak

Karena Lebih Murah dan Bermutu
Anak Perbatasan Pilih Bersekolah di Sarawak

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, tidak memungkiri adanya anak usia sekolah di kawasan perbatasan yang memilih bersekolah di Sarawak, Malaysia. Ini karena kualitas pendidikan yang lebih baik serta biaya yang terjangkau. “Tantangan bagi Departemen Pendidikan Nasional,” kata Cornelis di Pontianak, Rabu (11/3), sewaktu bertemu rombongan Komisi X DPR. Ia menambahkan, minimnya sarana pendidikan dan guru untuk daerah perbatasan ikut menambah permasalahan tersebut. Di Aruk (Kabupaten Sambas) yang akan menjadi lokasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), hanya mempunyai satu sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk jenjang pendidikan menengah. Cornelis juga pernah mengunjungi sebuah desa di perbatasan Kalbar-Kalteng yang dapat dicapai menggunakan helikopter. Di desa tersebut, terdapat sebuah sekolah dasar yang dibangun pihak swasta, namun tidak ada kegiatan belajar-mengajar karena ketiadaan guru. Selain itu, Kalbar untuk 2011 akan kehilangan sekitar 10.000 guru karena sudah memasuki masa pensiun sejak diangkat tahun 1978. ”Untuk memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut, repot. Dari luar Kalbar, mau atau tidak,” kata dia setengah bertanya. Pemerintah sudah menerbitkan aturan untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS. Namun, lanjut dia, aturan tersebut tidak memperhitungkan guru bantu lulusan Diploma maupun Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). ”Sehingga muncul unjuk rasa karena banyak guru bantu di Kalbar belum sarjana,” katanya. Pada pengangkatan PNS tahun 2008, salah satu yang mendapat prioritas adalah guru dengan penempatan daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Ketua Komisi X DPR, Irwan Prayitno mengatakan, alokasi dana APBN untuk guru di seluruh Indonesia tahun 2009 mencapai Rp 486 miliar. Dana tersebut di antaranya untuk mendukung guru di daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. ”Ada insentif khusus dan pembangunan tempat tinggal, yang dananya dari APBN,” kata Irwan Prayitno dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Pemerintah daerah diharapkan pula dapat memberi dukungan untuk meningkatkan minat guru bertugas di daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Sebelumnya, Dinata William, Camat Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu saat berkunjung ke Pontianak, Jumat (30/1), mengatakan, pada tahun ajaran 2007-2008, ia mendata ada 86 warga yang bersekolah di Sarawak, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi (PT). Di Malaysia, mereka tidur di asrama, mendapat asupan bergizi, serta pendidikan setara negara persemakmuran lainnya. Jarak tempuh dari Puring Kencana ke Sarawak, sekitar 1,5 jam berjalan kaki naik turun bukit. Sementara itu, dari Puring Kencana ke ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau, 10 jam kalau cuaca kering atau dua hari di musim hujan. (ant)

Anak Perbatasan Pilih Bersekolah di Sarawak

Anak Perbatasan Pilih Bersekolah di Sarawak
Karena Lebih Murah dan Bermutu

Anak Perbatasan Nunukan - Pontianak : Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, tidak memungkiri adanya anak usia sekolah di kawasan perbatasan yang memilih bersekolah di Sarawak, Malaysia. Ini karena kualitas pendidikan yang lebih baik serta biaya yang terjangkau.
“Tantangan bagi Departemen Pendidikan Nasional,” kata Cornelis di Pontianak, Rabu (11/3), sewaktu bertemu rombongan Komisi X DPR. Ia menambahkan, minimnya sarana pendidikan dan guru untuk daerah perbatasan ikut menambah permasalahan tersebut. Di Aruk (Kabupaten Sambas) yang akan menjadi lokasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), hanya mempunyai satu sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk jenjang pendidikan menengah. Cornelis juga pernah mengunjungi sebuah desa di perbatasan Kalbar-Kalteng yang dapat dicapai menggunakan helikopter. Di desa tersebut, terdapat sebuah sekolah dasar yang dibangun pihak swasta, namun tidak ada kegiatan belajar-mengajar karena ketiadaan guru. Selain itu, Kalbar untuk 2011 akan kehilangan sekitar 10.000 guru karena sudah memasuki masa pensiun sejak diangkat tahun 1978. ”Untuk memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut, repot. Dari luar Kalbar, mau atau tidak,” kata dia setengah bertanya.

Pertemuan Mega-JK Hasilkan Lima Kesepakatan

Pertemuan Mega-JK Hasilkan Lima Kesepakatan

Anak Perbatasan Nunukan — Pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung hari ini, Kamis (12/3), menghasilkan lima buah kesepakatan sebagai komitmen keduanya untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Isi kesepakatan tersebut adalah :

1. Membangun pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

2. Memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memiliki basis dukungan yang kokoh di DPR.

3. Memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

4. Mempererat komunikasi politik PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai perwujudan tanggung jawab dua partai politik terbesar Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.

5. Menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta aman dan bermartabat.

Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh keduanya, tetapi dibacakan oleh Sekjen Golkar Soemarsono dan Sekjen PDI-P Pramono Anung secara bergantian.

Pembinaan Kebudayaan KKSS Masih Tertinggal

Pembinaan Kebudayaan KKSS Masih Tertinggal
Bupati Minta Warga KKSS Lebih Berperan dalam Pembangunan

Anak Perbatasan Nunukan - Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad menegaskan, warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Nunukan harus memberikan perhatian dan apresiasi khusus untuk masalah kesenian dan kebudayaan Sulsel. “Selama ini pembinaan kebudayaan masih tertinggal. Padahal dalam AD-ART KKSS, tujuan pendirian KKSS selain sebagai wadah silaturahmi, juga menjadi pemersatu untuk pembinaan kebudayaannya,” jelasnya. Ini dianggap perlu dilakukan, agar warga KKSS tidak kehilangan identitas, jati diri sebagai suku bangsa yang berkebudayaan tinggi dan menjadi bagian dari bangsa ini. Masalah tersebut perlu dijadikan perhatian, mengingat Nunukan dengan letak geografis yang strategis, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran berbagai macam suku bangsa yang menjadi penduduknya. Selain itu, warga KKSS Nunukan hendaknya lebih mengoptimalkan peran sertanya dibidang pembangunan daerah. Memang, peran masyarakat sudah cukup kelihatan, tapi jika melihat permasalahan pembangunan di tengah globalisasi dewasa ini, peran-peran itu sudah selayaknya dikembangkan. “Utamanya peran yang berkaitan dengan tema-tema yang banyak dibutuhkan untuk diperhatikan, seperti pada penanggulangan kemiskinan, pencegahan trafficking , krisis nasionalisme dan permasalahan lainnya,” tambah bupati yang juga keturunan Sulsel ini. Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, ia mengaku cukup responsif dan apresiatif dengan prinsip hidup warga Nunukan keturunan Sulsel, yakni ‘dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’. “Prinsip ini diperkuat dengan pedoman hidup yang berlandaskan pada konsep budaya siri na pesse atau siri na pacce . Konsep yang membuat warga KKSS menjadi pekerja keras, punya rasa malu sehingga berusaha menjadi lebih baik, pantang menyerah, peduli sesama dan rela berkorban,” imbuhnya disambut tepuk tangan warga KKSS. Tidak hanya itu, ia juga memberi apresiasi positif kepada pengurus pilar-pilar KKSS, yang tanggap dan peduli jika ada warganya yang tertimpa musibah, termasuk meninggal dunia. “Saya kira, jika peran dan potensi seperti ini dikelola, maka peran sosial warga KKSS akan jauh lebih baik,” terangnya. Sementara itu, Ketua Panitia H Laodding mengungkapkan, maksud dan tujuan pelaksanaan Muscab II KKSS periode 2009-2013, sebagai wahana silaturahmi sesama warga KKSS untuk merumuskan dan mengambil keputusan penting dalam peningkatan peran KKSS dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. “Tujuannya untuk mengevaluasi kepengurusan terkait dengan dinamika organisasi dan peran-peran sosial KKSS sebelumnya. Merumuskan program kerja dan rekomendasi, serta memilih pengurus baru,” katanya. Muscab II KKSS ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah Utara KKSS Provinsi Kaltim H AS Rahman Rasyid, Wabup Nunukan Kasmir Foret, pimpinan unsur muspida dan vertikal, serta kepala instansi Pemkab Nunukan dan sekitar 150 undangan yang berasal dari rumpun KKSS. Dalam Muscab II KKSS ini, ada 9 kandidat yang akan memperebutkan kursi Ketua KKSS periode 2009-2013 dengan sistem pemilihan langsung dan formatur, yakni Ir Jabbar MSi, Hj Caramming, H Laodding, Andi Lempong, H Halim Parota, H Arifuddin Ali, Asmar Said, H Musliadi Yusuf dan Ruman Tumbo.(dew)

Pertemuan Kalla dan Megawati Akan Hasilkan Kesepakatan

Pertemuan Kalla dan Megawati Akan Hasilkan Kesepakatan

Anak Perbatasan Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu pada Kamis (12/3) ini. Dalam pertemuan itu dipastikan akan ada kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua tokoh nasional tersebut. Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung W di Jakarta, Rabu, mengakui, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas dan Ketua Dewan Penasihat Golkar Suryo Paloh akan mengikuti pertemuan di Jalan Imam Bonjol No 66, Jakarta, itu. Ada lima kesepakatan yang akan ditandatangani Kalla dan Megawati. Pramono mengaku tengah menyiapkan rancangan kesepakatan tersebut. Kesepakatan itu berkaitan dengan pemerintahan yang kuat, sesuai dengan hasil Pemilu 2009. Namun, ia menolak menjelaskan rancangan kesepakatan itu lebih lanjut. Keduanya menandatangani kesepakatan selaku pribadi.

Harus silaturahim
Secara terpisah, Kalla memastikan pertemuannya dengan Megawati. ”Insya Allah, setelah bertemu dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan, saya besok bertemu dengan PDI-P. Tujuan pertemuan itu satu, yaitu bagaimana kehidupan politik di Indonesia, walaupun terjadi perbedaan pandangan politik dan keyakinan, tetapi jangan sampai memutuskan silaturahim antarorang,” paparnya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Rabu. Menurut Kalla, akibat pemilu, jangan sampai terjadi permusuhan. Bahkan, saling jegal-menjegal sehingga harus terjadi pergantian pemerintahan. ”Apa pun yang terjadi, harus dijamin hubungan antarpersonal. Jika di belakang hari ada masalah, itu bisa gampang diselesaikan,” lanjutnya. Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif memuji niat pertemuan Kalla dan Megawati tersebut. ”Itu harus dilakukan, sebab jika putus komunikasi, bisa bahaya bangsa ini. Politik janganlah terlalu dianggap serius,” ujarnya. Syafii berharap, tidak hanya Kalla dan Megawati yang bertemu, tetapi juga Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati. Hal itu demi pendidikan politik kepada rakyat dan contoh hubungan elite politik yang baik. Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, dan Syamsuddin Haris, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, secara terpisah, menyatakan, pertemuan Megawati dan Kalla kali ini hanya proses penjajakan. Hal itu belum mengarah pada koalisi untuk pemilihan presiden-wakil presiden pada Pemilu 2009. Meski demikian, menurut Syamsuddin, pertemuan itu bisa jadi mencemaskan Yudhoyono. Apalagi Yudhoyono sejak mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2004 tidak bertegur sapa dengan Megawati. Airlangga menyatakan, PDI-P dan Golkar adalah partai besar. Penjajakan ini suatu hal yang wajar. Namun, koalisi baru dapat dipastikan setelah Pemilu Legislatif 2009, setelah perolehan suara partai politik diketahui. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, Rabu, secara terpisah, menambahkan, rencana pertemuan Kalla dan Megawati, Kamis ini, merupakan konfirmasi terputusnya hubungan Yudhoyono dan Kalla serta tertutupnya prospek mereka kembali berpasangan dalam Pemilu 2009. Pertemuan itu sekaligus membuka peluang koalisi antara Golkar dan PDI-P, terlepas dari siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden dan calon wapres. Namun, Ketua DPP Partai Golkar Muladi menegaskan, partainya belum membuat keputusan final apa pun terkait pemilihan presiden, termasuk kemungkinan pencalonan Kalla.

Demokrat bertemu PKS
Rabu di Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo juga bertemu dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Pertemuan itu dikemas dalam bentuk diskusi di Kantor DPP PKS. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Indonesia ke depan harus makin baik. Karena itu, perubahan yang baik adalah berkesinambungan dan disertai kemajuan yang nyata. Koalisi parpol yang dibangun pun harus mampu membangun pemerintahan yang kuat. (idr/ina/har/mam/inu/dik)